“Kita harus menghentikan utang pemerintah dan utang BUMN yang terlalu besar,” sambungnya.
AHY berharap, Indonesia tidak mengalami krisis karena jebakan utang begitu besar. Pemerintah tidak boleh selalu berdalih bahwa dari sisi rasio utang terhadap PDB, masih aman. Faktanya, kemampuan fiskal untuk membayar utang rendah, dan membebani APBN kita.
“Untuk itu, batasi dan kontrol utang pemerintah dan BUMN. Pastikan, pembangunan infrastruktur tidak mengandalkan utang,” jelasnya.
Selain menyoroti ekonomi dan kesejahteraan rakyat, AHY juga menyoroti empat isu lain dalam pidatonya tersebut. Diantaranya, kualitas SDM dan lingkungan hidup, hukum dan keadilan di Indonesia, hukum dan keadilan, demokrasi dan kekebasan rakyat serta perbaikan tata negara dan etika pemerintahan.
AHY menegaskan, kendati bertajuk agenda perubahan bahwa gagasnya bukan berarti menihilkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama ini. Sebaliknya, Demokrat justru memberikan penghargaan kepada pemerintah atas semua kerja kerasnya.
“Kami yakin, Presiden Jokowi dan pemerintahannya, ingin berbuat yang terbaik. Kami mendoakan, kelak Presiden Jokowi bisa mengakhiri masa bhaktinya dengan baik,” pungkasnya menutup. (*)
