TERNATE, KAIDAH MALUT – Menyikapi aksi orang tua murid melakukan pemalangan pintu SD Pertiwi 1 Kota Ternate di Kelurahan Kota Baru, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, Muhajirin Bailussy mengatakan, itu adalah hak dan kesempatan semua orang dalam menyampaikan pendapat masing-masing.
Namun, kata dia, perlu diingatkan kepada seluruh Kepala Sekolah (Kepsek) dan guru, agar tidak boleh terlalu masuk ke wilayah praktis politik, yang nantinya mengajak siswa untuk melakukan aksi penolakan untuk tidak menerima siapa saja yang dilantik.
“Saya kira siswa jangan digiring dan dipolitisir seperti itu. Saya ingin ingatkan ke semua bahwa menerima dan tidak menerima semua orang punya hak dan mengekspresikan yang sama, tetapi pendidikan ini harus betul berada pada real yang ditentukan, artinya mari kita sama-sama fokus pendidikan, mari kita sama-sama mencerdaskan anak-anak dan lainnya. Jadi wilayah begitu akan nanti dilakukan lembaga lain yang punya ruang bisa memastikan kenapa ada pergantian,” jelas Muhajirin, Senin, 21 Februari 2022.
Muhjirin menegaskan, aksi ini tidak boleh sampai menghambat ke proses belajar mengajar, bahkan hal-hal tersebut lembaga kompeten bisa mengawasi itu. Kemudian kekecewaan dan ketidaksukaan itu harus diletakan pada porsinya.
“Jadi pada wilayah pendidikan, ini bukan soal terima atau tidak terima, bukan soal mendukung atau tidak mendukung siapa, tetapi dunia pendidikan harus lebih pada profesionalitas bagaimana menumbuhkan kemajuan pendidikan mutu dan kualitas,” tegasnya.
Lanjut dia, agar tidak ada problem kedepan, Kepsek yang sudah menjabat diatas 5 hingga 10 tahun harus dilakukan evaluasi dan rotasi, terutama Kepsek di SMP.
“Kalau sudah menjabat 5 sampai 10 tahun dan dianggap berprestasi harus dipindahkan ke sekolah lain, karena dianggap sudah sukses di sekolah tersebut. Sehingga bisa memajukan dunia pendidikan di sekolah-sekolah yang ada,” tandasnya.*
