TERNATE, KAIDAH MALUT – Pelaksanaan Musyawarah daerah (Musda) DPD Demokrat Provinsi Maluku Utara, dijadwalkan dalam Desember tahun ini.
Agenda pemilihan ketua baru dalam rangka penyegaran kepengurusan itu, diharapkan menjadi momentum konsolidasi melahirkan pemimpin yang mampu mewujudkan cita-cita partai, yaitu mengembalikan kejayaan Demokrat.
Pendapat tersebut dikemukakan Wakil Ketua III DPD Demokrat Provinsi Maluku Utara, Jasman Naser saat jumpa pers di Kantor DPD Demokrat di Lingkungan Toloko, Kelurahan Sangaji Utara, Ternate Utara, Senin, 6 Desember 2021.
Jasman mengatakan, penentuan siapa nantinya terpilih keputusannya ada di Dewan Pengurus Pusat (DPP). Kendati tidak punya hak suara, namun sebagai pengurus daerah tentunya punya kewajiban dan tanggung jawab besar untuk membesarkan, mendorong dan mendongkrak elektabilitas suara partai, terutama menyiapkan partai ikut mentas di Pemilu 2024 mendatang.
“Dalam rangka menyongsong itu (Pemilu 2024) Demokrat mengusung Agus Harimurti Yudhoyono sabagai calon presiden. Karena itu, kepada pemilik suara (ketua-ketua DPC) agar hati-hati dan selektif memberikan dukungan,” katanya.
Jasman menuturkan, pemimpin yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik sudah tentu menjadi keinginan semua partai politik. Calon ketua secara personal berkualitas dan komukatif merupakan corong penentuan besarnya partai dan memenuhi kebutuhan partai.
Kemampuan mendorong partai dalam garis pemenang baik legislatif, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden pada momentum 2024 mendatang adalah fokus utama siapapun nantinya terpilih sebagai ketua.
“Tujuannya agar ketua terpilih tidak terkontaminasi dengan kepentingan lain. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kita tidak mau lagi namanya musyawarah dua kubu seperti kepemimpinan Rahmi Husen,” ujarnya.
Agar kepengurusan kedepan dapat memberikan harapan baru dan menjadikan ujung tombak keberhasilan perjuangan Demokrat Maluku Utara, lanjut Jasman, ada beberapa pertimbangan yang usulkan ke DPP maupun DPC.
Pertama, meminta dewan pimpinan cabang atau DPC tidak mendukung calon ketua bermasalah. Kedua, calon ketua yang dianggap gagal tidak diberikan kesempatan kedua kalinya. Ketiga, meminta DPP menertibkan kader partai yang terlibat KLB Moeldoko, termasuk Ketua DPC Demokrat Halmahera Timur.
“Kami pertanyakan komitmen DPP. Padahal Ketua DPC Dekomrat Halmahera Timur, Said Mustafa secara terang-terangan terlibat langsung, namun tiba-tiba SK pemberhentiannya dianulir. Sementara teman-teman DPC lain diberhentikan,” katanya.
Wakil Sekertaris BPOKK DPD Demokrat Maluku Utara, Alwan Titdoi menambahkan, ada beberapa keriteria persyaratan pencalonan. Syarat-syarat tersebut kemudian dikroscek oleh tim tiga, terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Ketua BPOKK DPP.
“Minimal dukungan dua DPC. Tim tiga ini nantinya mem-fit and properties para calon-calon ketua,” ucapnya.
Alwan mengatakan, Demokrat Maluku Utara tidak menginkan pengalaman pahit kembali terulang pada momentum pemilihan ketua tahun ini. Beraharap, siklus penyegaran kali ini dapat dijadikan cermin tata kelola dalam merawat persatuan partai, terutama melahirkan ketua yang pengayom
“Kita tidak mau lagi luka lama itu kembali muncul. Yang kita harapkan siapapun terpilih, dapat menjalankan roda partai dengan baik,” harapnya.*
