MOROTAI, KAIDAH MALUT – Senator Hasby Yusuf merespons rencana eksplorasi tambang pasir besi, yang direncanakan masuk di Pulau Morotai, Maluku Utara.
Anggota DPD RI dapil Maluku Utara ini menyayangkan, jika tambang diizinkan beroperasi di Morotai. Menurutnya, masa depan Morotai akan kehilangan daya tarik, khususnya pariwisata. Sebab, lanjut dia, Pulau Morotai adalah salah satu daerah yang memiliki potensi pariwisata dan perikanan yang harus di jaga dan dikelola oleh pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat dengan baik.
“Pertama Morotai inikan memiliki potensi destinasi wisata yang masuk dalam 10 Bali baru di Indonesia. Maka menurut saya Morotai harus fokus pada soal-soal industri pariwisata dan perikanan yang harus dijauhkan dari pertambangan,” ungkap Hasby saat dikonfirmasi awak media di Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pemerintah Kabupaten Morotai, Selasa, 21 Oktober 2025.
Hasby berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tidak memberikan ijin soal pertambangan.
“Karena, jika tambang itu beroperasi di Morotai maka Morotai akan kehilangan pesonanya dari sektor pariwisata. Apalagi Morotai ini termasuk salah satu daerah yang memiliki potensi pariwisata terbaik di Indonesia. Apalagi yang masuk ini tambang pasir besi. Itu pasti merusak ekosistem pesisir dan tentu akan merusak dataran di Pulau Morotai,” imbuhnya.
“Izin tambang itukan keluar di Jakarta (pusat). Saya juga belum tahu pasti apa skala tambang di sana, apakah legal atau legal. Saya belum tahu itu,” sambungnya tegas.
Hasby menekankan bahwa sebagai anggota DPD RI dapil Maluku Utara, tentu dirinya berpihak kepada masyarakat.
“Jadi posisi saya itu di mana masyarakat di situ saya, kalau memang masyarakat menolak bahwa tidak ada tambang. Maka saya juga akan bersikeras agar tidak ada tambang. Jadi saya pastikan kalau itu menjadi kepentingan masyarakat saya tetap bersama,” ujarnya.
Kepada koordinator masyarakat tolak tambang atau siapapun yang selama ini mengadvokasi soal tambang, Hasby menegaskan, untuk bisa menyampaikan surat atau beberapa pokok-pokok gagasan tentang tambang kepada pihaknya.
“Agar bisa menjadi dasar buat kami dan kami bisa mengetahui secara jelas. Karena saat ini kami juga belum memiliki dasar. Maka saya berharap ada masyarakat yang selama ini genjot mengadvokasi itu kami minta bahan data dan seterusnya, biar akan kami sampaikan ke pusat. Jadi sekali lagi saya akan kawal ini dan akan menolak dengan tegas, sepanjang itu menjadi kepentingan bersama untuk masyarakat,” tandasnya. (*)
Tinggalkan Balasan