HALBAR, KAIDAH MALUT – Pemerintah daerah Halmahera Barat, Maluku Utara, telah mengusulkan pembangunan jembatan Kali Butu sejak April 2024 lalu.
“Soal jembatan Kali Butu itu sudah saya usul sejak bulan April 2024 kemarin,” ungkapnya, Rabu, 04 September 2024.
Ia memastikan bahwa di tahun ini juga, Kementerian PUPR mulai mengerjakan jembatan tersebut, sesuai janji Menteri PUPR, Mochamad Basuki Hadimuljono, saat meninjau langsung di Halbar, Selasa, 03 September 2024.
Seperti diketahui, Kali Butu adalah akses yang menghubungkan Kecamatan Ibu dan Loloda.
“Sebagaimana yang disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ketika melakukan kunjungan kerja di Halmahera Barat, bersama Irene Yusiana Roba Putri yang merupakan Anggota Komisi V yang membidangi infrastruktur,” kata James.
Meski dibantu oleh pusat, tetapi, pemda tidak tinggal diam. Apalagi, sambung James, akses jalan merupakan program prioritas ‘Halbar Nyaman’.
“Jadi sudah ada usulan ke pak menteri, dan tadi saya ingatkan kembali dan beliau meresponnya dengan baik. Pak menteri menyampaikan akan ditindaklanjuti usulan pemerintah daerah, jadi bukan kita yang diam. Jangan bilang kita diam saja,” ujarnya.
Pembangunan jembatan Kali Butu sejak lama sudah disampaikan ke pusat, hanya saja di tahun politik banyak pihak yang memanfaatkan momen trrsebut, dengan menampilkan diri paling depan dan nama pemerintah seolah tak ambil pusing dengan kebutuhan masyarakat.
“Ini kan naif, seharusnya hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus saling bersinergi bukan justru saling mengklaim,” sentilnya.
Walau begitu, sebagai pemerintah daerah, James tentu sangat bersyukur dan merespon baik atas niatan baik dari pihak-pihak terkait, yang turut menyuarakan kepentingan masyarakat terutama pembangunan di Halmahera Barat.
Politisi Demokrat ini juga menegaskan kepada Dinas PUPR Halbar, agar terus mengawal bahkan rutin berkomunikasi dengan protokoler Kementerian PUPR RI, agar usulan itu secepatnya ditindaklanjuti.
“Usulan-usulan itu akan dijadikan atensi selaku pemerintah daerah, karena sudah ada respon baik dari pak menteri, jadi Pemda Halbar diminta intens mengawalnya ke Kementerian PUPR,” tandasnya. (*)
